Kasus Bongku masyarakat adat sakai yang dikriminalisasi menggunakan UU P3H karna menebang pohon di tanah ulayatnya saat ini memasuki tahapan nota pembelaan dari penasehat hukum. Persidangan akan di gelar senin, 27 April 2020 di pengadilan negeri bengkalis.

Kasus ini bermula dari keinginan Bongku yang membuka lahan untuk ditanami Ubi kayu dan   Ubi   Menggalo,   ia   menggarap   lahan   yang   merupakan   tanah   ulayat   yang   saat   ini diperjuangkan dan berada di areal Konsesi Hutan Tanam Industri (HTI) PT. Arara Abadi distrik Duri II, Kabupaten Bengkalis. Minggu, 3 November 2019 ia ditangkap oleh Security PT Arara Abadi dan selanjutnya ditahan oleh Kepolisian Sektor Pinggir, Kabupaten Bengkalis sebelum pada akhirnya disidangkan pertama kali oleh Pengadilan negri Bengkalis pada 24 Februari 2020. Bongku adalah seorang Masyarakat Adat Sakai yang merupakan suku adat yang berada di Suluk Bongkal. Sehari-hari ia bekerja sebagai petani tradisional, untuk menghidupi keluarganya dengan bertanam Ubi Kayu, Ubi Menggalo (Ubi Racun) yang dapat diolah menjadi Menggalo Mersik salah satu makanan tradisional masyarakat adat Sakai.

Dalam persidangan jaksa penuntut umum menghadirkan 3 orang, yaitu saksi Harianto Pohan   (Security   PT.AA),   Usman   (Security   PT.AA),   Sudarta   (Planing   Survey),   Saksi menjelaskan perihal penangkapan bongku dan membawa ia ke kantor PT.AA hingga akhrinya security PT.AA membawa mereka ke Polsek Pinggir. dan Syahdiman Ahli Planologi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau menjelaskan terkait lokasi terjadinya penebangan, menurutnya lahan tersebut masuk pada konsesi PT.AA dan luas lahan yang di garab oleh bongku seluas 0,5 ha. kesemuanya memberikan keterangan pada tanggal 19 Maret 2020.

Sementara   itu   Penasehat   hukum   terdakwa   menghadirkan   6   orang   saksi   yang meringankan, yaitu Syafrin, Jumadel, Azri, Rabi Muslim, mereka adalah masyarakat adat suku sakai dan juga Ridwan (selaku Batin Pembumbung), serta Goldfried Pandiangan (selaku Mantan Humas PT.AA). Kesemua saksi meringankan menerangkan bahwa lokasi kejadian merupakan lahan perjuangan masyarakat suku sakai yang sejak dulu sudah menjadi tanah ulayat mereka. Ada sekitar 7.158 ha yang menjadi hasil perjanjian mediasi dan disepakati oleh saksi Goldfried Pandiangan  selaku  humas  pada  saat  itu.  Dan  sampai  saat  ini  belum  terselesaikan  oleh pemerintah.

Penasehat hukum juga menghadirkan Ahli datuk Al Azhar dari LAM Riau yang menjelaskan  terkait sejarah masyarakat  adat dan konflik yang terjadi antara masyarakat  adat dengan  perusahaan  yang  ada  di  Riau,  khususnya  masyarakat  adat  suku  sakai.  selain  itu Dr.Ahmad  Sofian,  SH,  MA  selaku  ahli  pidana  juga  dihadirkan  untuk  menjelaskan  tentang muatan dari UU P3H yang diterapkan kepada terdakwa, yang pada intinya UU P3H dibentuk untuk kejahatan yang terstruktur dan teroganisir bukan untuk  masyarakat adat atau masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan.

Dalam  pledoi  penasehat  hukum  berpendapat  bahwa  jaksa  penunut  umum  tidak  tepat dalam menggunakan pasal dalam UU P3H karena undang undang ini hanya tepat digunakan bagi perusahaan besar, cukong dan pelaku perusakan hutan dengan skala besar. UU P3H tidak tepat digunakana bagi masyarakat  tempatan atau masyarakat  adat yang menggantungkan  hidupnya pada hutan dan hasil pertanian.

Dalam fakta persidangan yang terungkap, tidak satupun fakta yang menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut bertujuan ataupun berniat untuk merusak hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1) huruf c, 82 Ayat (1) huruf b dan c Undang – Undang Republik  Indonesia  Nomor  18 Tahun  2013 tentang Pencegahan  dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuai delam surat dakwaan jaksa. Terdakwa melakukan penebangan bertujuan untuk berladang tradisional, Terdakwa akan menaman Ubi Kayu, Ubi Racun atau Ubi Menggalo yang merupakan makanan tradisional Masyarakat Adat Sakai. Bahwa berladang tradisional yang dilakukan oleh terdakwa tidak akan menimbulkan kerusakan hutan Suku Adat Sakai memiliki Tradisi untuk menjaga ekosistem hutan, alam dan lingkungan. Terkait keterangan saksi dalam persidangan tersebut penasehat hukum menghadirkan alat bukti yang dilampirkan dalam nota pembelaan, yaitu terkait dengan sejarah konflik juga bukti mediasi yang dilakukan antara PT.AA dan Masyarakat suku sakai.

Dalam Perjalanannya, kasus ini menyita perhatian publik, akademisi dan Lembaga Pemerhati HAM lainnya. Sampai saat ini ada 6 amicus curiae dari akademisi yang ditujukan pada kasus pak bongku, yaitu dari Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS (Guru Besar Kebijakan Kehutanan,  Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor), Dr. Erdianto, SH.,M.Hum. (Dosen Hukum Pidana Universitas Riau), Dr. Mexsasai Indra, SH., MH (Dosen Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Riau), Dr. Hayatul Ismi., SH., MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau), Zainul Akmal, SH.,MH. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau), Grahat Nagara, SH.,MH. (Dosen Hukum Adminitrasi Negara Universitas Indonesia, Dosen Hukum Agraria Sekolah Tinggi Hukum Jentera) & Roni Saputra, SH.,MH. (Peneliti Hukum Yayasan Auriga Nusantara). Dan 1 amicus curiae dari Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM). Dan akan terus bertambah menjelang putusan pengadilan.

Amicus curiae (sahabat pengadilan) adalah pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara,  memberikan  pendapat  hukumnya  kepada  pengadilan.  Keterlibatan  pihak  yang berkepentingan dalam sebuah kasus ini hanya sebatas memberikan opini dalam bentuk brief. Di Indonesia amicus curiae eksis dalam kasus kasus yang menjadi perhatian publik dan membantu pengadilan untuk memperoleh informasi lebih dalam terkait perkara yang sedang diadili.

Saat  ini,  penegakan  hukum  perusakan  hutan  hanya  mampu  menyasar  pada  orang perorangan  yang  miskin  dan  buta  hukum  yang  hanya  menggunakan  lahan  untuk  bertanam tanaman tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari hari. Data Panitia khusus (Pansus)  monitoring  lahan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Riau  menyebutkan, pernah melaporkan 190 perusahaan terbukti tidak memiliki izin dasar perkebunan dan NPWP. Pansus menghitung, dari potensi pajak di Provinsi Riau yang mencapai Rp 24 triliun, baru Rp 9 triliun yang mengalir ke kas Negara. Dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi ada sekitar 1 juta hektar Perusahaan yang mengokuptasi kawasan hutan yang dijadikan perkebunan dan paling

besar  dikuasai  oleh  perusahaan.  Bukan  hanya  mengeruk  kekayaan  bumi  dan  menimbulkan banyak  kerusakan  hutan,  perusahaan-perusahaan  tersebut  juga tidak pernah  membayar  pajak kepada negara selama menguasai hutan. Hal ini diketahui dari banyaknya perusahaan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), hasil pansus ini tidak diketahui perkembangannya bagaimana dan belum ada perusahaan yang ditertibkan izin serta terkesan dibiarkan mengelola kawasan hutan secara ilegal yang secara nyata bertujuan untuk komersil.

Hal  ini  tentunya  tidak  sebanding  dengan  apa  yang  dilakukan  pak  bongku  untuk kehidupan  sehari  hari  menjadikan  Terdakwa  saat  ini harus  duduk  di  kursi  pesakitan  karena menebang Pohon dengan luasan 0,5 Ha dan berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa dari perbuatan terdakwa makan Volume Panen PT Arara Abadi menjadi berkurang. Apakah Penegakan Hukum saat ini mementingkan Kepentingan Korporasi dari kepentingan masyarakat?

Hal ini menjadi pekerjaan yang besar bagi Penegak Hukum yang seharusnya memberikan perhatian lebih kepada korporasi-korporasi yang menguasai kawasan hutan secara ilegal bukan malah sibuk menangkap dan mengkriminalisasi masyarakat miskin yang buta hukum yang hanya mengelola setitik hutan yang merupakan tanah adat yang sudah ada sebelum Negara Indonesia Merdeka untuk bertahan hidup hari demi hari.

Timpangnya penegakan hukum yang menangkap masyarakat yang menebang ditanahnya sendiri sebagai pelaku kejahatan Perusakan Hutan menyebabkan LBH Pekanbaru hadir untuk mendampingi pak bongku yang merupakan orang miskin dan buta hukum untuk mendapatkan pembelaan   dan   mendapatkan   hak-haknya   dalam   proses   hukum   agar  terciptanya   prinsip persidangan yang fair. Jangan jadikan hukum itu sebagai alat untuk memenjarakan orang- orang miskin dan buta hukum dan jangan jadikan hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

27 April 2020

Hormat Kami,

KOALISI PEMBELA HAK MASYARAKAT ADAT

Narahubung:

Kordinator :

  • Eko Fambudi (0823 9224 8568)

Penasehat Hukum Terdakwa :

  • Andi Wijaya (0813 7811 0848)
  • Rian Sibarani (0812 7843 1163)

Perwakilan Amicus Curiae :

  • Dr. Erdianto, SH.,M.Hum. (0812 7492 432)
  • Dr. Mexsasai Indra, SH., MH (0813 7185 9883)

KOALISI PEMBELA HAK MASYARAKAT ADAT

  1. JOHN HENDRI., S.H., M.H (Akademisi)
  2. WALHI RIAU
  3. FITRA RIAU
  4. SENARAI
  5. LINGKAR HIJAU PESISIR (LHP)
  6. JMGR Wilayah Bengkalis
  7. Himpunan  Mahasiswa  Program  Studi  Hukum  Tata  Negara  (Siyasah  Syar’iyah) STAIN Bengkalis
  8. GMI Bengkalis
  9. Komunitas Sanggar Anak Pulau
  10. HMI Komisariat STAIN Bengkalis
  11. BEM Politeknik Negeri Bengkalis