Perjuangan untuk pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat Talang Mamak semakin panjang dan belum ada titik terang dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Pada tanggal 22 Agustus 2017, LBH Pekanbaru bersama AMAN Indragiri Hulu serta MHA Talang Mamak telah menyerahkan Policy Brief kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, Raja Fahrurazi, S.Sos.

Tidak hanya itu, LBH Pekanbaru juga telah menyusun Naskah Akademik Peraturan Daerah Pengakuan Masyarakat Adat Talang Mamak. Naskah Akademik Peraturan Daerah tersebut telah diserahkan langsung kepada Pemerintah Daerah Indragiri Hulu yang pada saat itu melalui Plt Sekretaris Daerah Indragiri Hulu, Hendrizal dan dihadiri pula Kepala Bagian Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, Raja Fahrurazi, S.Sos dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Indragiri Hulu Dewi Khairi Yenti, SH serta jajarannya pada hari Rabu 14 Februari 2018 di Kantor Bupati Kabupaten Indragiri Hulu.

Perjuangan sedikit menikmati hasil ketika akhirnya Bupati Indragiri Hulu membentuk panitia Masyarakat Hukum Adat melalui surat keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts.105/I/2018 tentang Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 22 Januari 2018 dan diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Hendrizal.

Setelah setahun panitia terbentuk, pada tanggal 28 Januari 2019, LBH Pekanbaru bersama AMAN Indragiri Hulu serta MHA Talang Mamak mendatangi Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk beraudiensi dengan Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Indragiri Hulu beserta anggota panitia lainnya. Adapun agenda pertemuan tersebut adalah untuk mengetahui perjalanan dan perkembangan serta progres Panitia Masyarakat Hukum Adat selama setahun. Mengingat berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, Hasil verifikasi dan validasi diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.

Dalam pertemuan tersebut, terlihat bahwa perjuangan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat Talang Mamak semakin panjang dan jauh dari yang diharapkan. Hal ini terlihat dari paparan Sekda Kabupaten Indragiri Hulu yang mengatakan bahwa Putusan MK 35 tidak berlaku di Kabupaten Indragiri Hulu. Sekda beranggapan bahwa di Kabupaten Indragiri Hulu hanya ada Desa bukan Desa Adat dan/atau Hutan Adat sehingga Putusan MK 35 tidak dapat diberlakukan.

Selain itu, Sekda menilai bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, sebuah pengakuan masyarakat adat harus didahului dengan dibentuknya Lembaga Adat Desa.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diasumsikan bahwa Sekda tidak paham Esensi Putusan MK 35 dan Permendagri Nomor 18 tahun 2018. Perlu diketahui bahwa, putusan MK 35 tersebut menguji Pasal 1 angka 6 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang pada intinya adalah, “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” Menurut MK, berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan, maka status hutan dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataan masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”

Setahun setelah putusan MK 35, pada tanggal 7 Juli 2014 Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, peraturan inilah yang menjadi acuan dan pedoman Kepala Daerah untuk melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Dalam putusan MK 35 dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014, tidak ada disebutkan bahwa peraturan tersebut berlaku khusus dibeberapa daerah.

Perlu dipahami bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat (final dan binding) dan putusan tersebut harus dihormati dan berlaku diseluruh pelosok Negara Indonesia tanpa terkecuali dan begitu dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tidak dapat dikesampingkan dalam hal pengakuan masyarakat adat oleh Pemerintah Daerah.

Selain itu, Sekda Kabupaten Indragiri Hulu salah memaknai Permendagri Nomor 18 tahun 2018. Permendagri tersebut adalah Pedoman dalam pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa dan perturan ini merupakan pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti.

Berdasarkan hal tersebut, LBH Pekanbaru menilai :

  1. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tidak paham terkait dengan Pengakuan Masyarakat Adat;
  2. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tidak mengerti esensi Putusan MK dan Peraturan Dalam Negeri terkait dengan Masyarakat Adat;
  3. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu seakan-akan menarik ulur pengakuan masyarakat adat dan memberikan harapan palsu;
  4. Tidak ada kemajuan panitia Masyarakat Hukum Adat yang dibentuk oleh Bupati Indragiri Hulu selama perjalanannya sejak setahun yang lalu.

Oleh karenanya, LBH Pekanbaru meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk:

  1. Tunduk dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 35/PUU-X/2012;
  2. Menghentikan pembangkangan terhadap konstitusi dan regulasi yang berlaku;
  1. Pemerintah Kabupaten Indagiri Hulu tidak perlu takut untuk membentuk produk hukum daerah mengenai pengakuan dan penghormatan MHA Talang Mamak, berbagai peraturan perundang-undangan telah mempertegas kewenangan tersebut. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu hanya perlu mempercepat dan memperluas inisiatif pembentukan produk hukum daerah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh MHA Talang Mamak selama ini.

Selain itu juga, LBH Pekanbaru meminta kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberi pemahaman kepada Pemerintah Daerah terkait dengan Putusan MK 35 dan Peraturan yang berkaitan dengan Pengakuan, Perlindungan dan Penghormatan Masyarakat Adat.

 

CP.

YLBHI – LBH Pekanbaru

Aditia (0812 7774 1836)

AMAN Indragiri Hulu

Gilung (0853 6319 3300)